Desak Pemprov Perbaiki jalan Propinsi

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2009 beberapa waktu lalu ditanggapi hanya oleh satu orang anggota Fraksi Partai Golkar, Salamun,S.Pd.I. Dalam pandangannya Salamun mengungkapkan 4 (empat) hal penting:
Pertama, Sebagaimana telah disampaikan oleh Saudara Bupati bahwa APBD Tanggamus tahun 2009 sebesar 732.120.932.145,16 (Tujuhratus tigapuluhdua Milyar Seratus Duapuluh Juta sembilanratus tigapuluh Dua Ribu koma enambelas sen) dimana porsi terbesar adalah untuk belanja belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 435.651.441.865,16 (Empatratus Tigapuluh lima Milyar Enamratus limapuluhsatu juta empatratus empat puluh satu ribu enam belas sen) ditambah belanja pegawai pada belanja langsung sebesar Rp. 19.967.330.995 (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluhtiga ribu sembilan ratus sembilan puh lima rupiah) menjadi Rp. 455.618.772.860, 16 (Empat ratus lima puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh koma enam belas sen) atau 62 % dan praktis hanya Rp. 96.670.762.235 (sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau 13% untuk belanja barang dan jasa dan Rp. 53.633.427.050 (lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah atau 7% untuk belanja modal.
Fenomena dan permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di Tanggamus, akan tetapi hampir mayoritas provinsi dan kabupaten/kota mengalami hal serupa, oleh karenanya menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan efisiensi serta mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.
Kedua, Substansi dari otonomi daerah salah satunya adalah untuk mewujudkan daerah otonom yang maju dan mandiri dengan tentu saja dapat membiayai sebagian besar belanja daerah dari hasil daerahnya masing-masing. Mengingat potensi alam terutama dibidang pertambangan yang luar biasa, kiranya Pemerintah Daerah harus sudah memulai dan berupaya sungguh-sungguh untuk memberdayakan bidang ini. Optimalisasi Badan Usaha milik Daerah (BUMD) menjadi harapan kita semua.
Ketiga, Mengingat infra struktur jalan menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, maka kami berharap kiranya Pemerintah Daerah dapat pro aktif mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera membenahi infra struktur jalan provinsi meliputi ruas Sukamara-putihdoh-Napal yang menghubungkan Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan, serta ruas Napal-Bawang (Kecamatan Kelumbayan) yang sudah rusak parah sebagai akibat banjir dan tanah longsor. Demikian juga beberapa arus sungai telah mengalami pengikisan yang luas sehingga mengancam keselamatan jiwa penduduk, baik perumahan penduduk maupun fasilitas umum yang berada di pekon Kacamarga dan Way Rilau (Cukuh Balak) serta perkampungan pekon negeri sampai pekon penyandingan yang sudah dalam posisi menghawatirkan.
Keempat, Untuk bidang Kesehatan dan pendidikan kiranya Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pemeratan tenaga pendidikan dan kesehatan termasuk bidan desa terutama untuk daerah daerah terpencil serta memberikan tunjangan yang memadai baik bagi mereka dari APBD Kabupaten maupun dari pemerintah pusat. (Kota agung, 4 Desember 2008, ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS Fraksi Partai Golkar SALAMUN, S.Pd.I)